ACCOUNTIA JOURNAL (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE FULL COSTING DAN VARIABEL COSTING PADA HOME INDUSTRY TAHU BERAU DI TANJUNG REDEB

2026-05-18T10:55:50+08:00

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing dan variabel costing pada Home Industry Tahu Berau di Tanjung Redeb. Penelitian ini berfokus pada perhitungan harga pokok produksi tahu. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa perhitungan harga pokok produksi pada home industry tahu dengan metode tradisional lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan metode full costing dan variabel costing. Nilai harga pokok produksi pada perhitungan Home Industry Tahu sebesar 52,582 juta nilai harga pokok produksi dengan metode full costing sebesar 53,756 juta sedangkan metode variabel costing sebesar 53,382 juta.

The purpose of this research was to determine the cost of goods sold using the full costing and variable costing methods at Berau Tofu Home Industry in Tanjung Redeb. This research focused on calculating the cost of goods sold.

Based on the research results, it was found that the cost of goods sold in the tofu home industry, calculated using the traditional method, was lower than that calculated using the full costing and variable costing methods. The cost of goods sold in the calculation of the tofu home industry was 52.582 million rupiah, while the cost of goods sold using the full costing method was 53.756 million rupiah, and the cost of goods sold using the variable costing method was 53.382 million rupiah.

ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 109 DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI LAZISMU KABUPATEN BERAU

2026-05-18T11:24:43+08:00

This study aims to analyze the implementation of PSAK 109 in managing zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) funds at Lazismu Berau Regency, Indonesia. It explores not only the technical compliance with PSAK 109 but also its implications for good governance and institutional legitimacy, highlighting the role of transparency and accountability in sustaining public trust in zakat institutions. The research employed a descriptive qualitative approach, using in-depth interviews, participant observation, and document analysis. Data were analyzed through Miles and Huberman’s interactive model (data reduction, data display, conclusion drawing), and validity was ensured through source, method, and theoretical triangulation. The results indicate that Lazismu Berau has partially implemented PSAK 109. While zakat funds are recorded upon receipt in cash, the fair value measurement of non-cash assets, proper segregation of funds, and disclosure of accounting policies remain incomplete. Key challenges include limited human resources in Islamic accounting, underdeveloped reporting infrastructure, and the absence of routine external audits. These limitations create a legitimacy gap between regulatory expectations and actual practice, which may reduce public trust. The novelty of this study lies in linking PSAK 109 implementation with good governance and legitimacy theory. Unlike previous studies that focus mainly on accounting technicalities, this research demonstrates that compliance with PSAK 109 directly influences the social legitimacy and sustainability of zakat institutions. It provides a new conceptual bridge between Islamic accounting standards and institutional governance. The findings suggest the need for continuous capacity building in Islamic accounting, the digitalization of reporting systems, and regular independent audits to strengthen transparency and accountability. Strengthening collaboration with Muhammadiyah’s business entities (AUM) and private sector CSR programs is also recommended to expand the institutional donor base and reinforce legitimacy.

PENERAPAN ACTIVITY BASED COSTING DALAM PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA UD UNCLE RAJAS DI TANJUNG REDEB

2026-05-18T11:33:31+08:00

The purpose of this study is to find out how Activity Based Coasting differs and whether there is a difference in results between the Activity Based Coasting method and the traditional method after calculation.
Based on the research results, it can be seen that the implementation of Activity Based Coasting results in a more detailed and accurate calculation of the production base price, which is Rp. 36,387,000, compared to the traditional method of Rp. 36,109,133. This difference indicates that the Activity Based Coasting method is more efficient and relevant to assist the owner in decision-making, and there is a difference after calculation of the two methods, with a difference of Rp. 2,722,133.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan Activity Based Coasting dan apakah terdapat perbedaan hasil antara metode Activity Based Coasting dan metode tradisional setelah dilakukan perhitungan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan Activity Based Coasting menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih rinci dan akurat, yaitu sebesar Rp. 36,387,000. dibandingkan dengan metode tradisional sebesar Rp. 36,109,133. Perbedaan ini menunjukkan bahwa metode Activity Based Coasting lebih efisien dan relevan untuk membantu owner dalam pengambilan keputusan, dan terdapat perbedaan setelah dilakukan perhitungan dari kedua metode tersebut, dengan perbedaan sebesar Rp. 2,722,133.

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 24 TERHADAP KEAKURATAN LIABILITAS IMBALAN KERJA PADA PT TUNAS ARTHA GARDATAMA KABUPATEN BERAU

2026-05-18T11:35:09+08:00

Penelitian ini menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 mengenai Imbalan Kerja pada PT Tunas Artha Gardatama Kabupaten Berau. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pengakuan dan pengungkapan imbalan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan ketentuan PSAK 24. Imbalan kerja merupakan liabilitas penting yang perlu diukur dan diungkapkan secara akurat dalam laporan keuangan, karena akurasi tersebut berkorelasi langsung dengan transparansi dan kredibilitas informasi keuangan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara untuk menganalisis praktik perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Tunas Artha Gardatama telah mengimplementasikan beberapa aspek PSAK 24, terutama dalam hal pemberian imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, upah lembur, dan Tunjangan Hari Raya (THR). Namun, ditemukan ketidaksesuaian pada beberapa elemen, termasuk kurangnya penyediaan imbalan non-moneter dan belum optimalnya pengukuran liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

This study analyzes the application of Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 24 on Employee Benefits at PT Tunas Artha Gardatama in Berau Regency. The primary objective of this study is to evaluate the conformity of the company's recognition and disclosure of employee benefits with the provisions of PSAK 24. Employee benefits are a crucial liability that needs to be measured and disclosed accurately in financial statements, as this accuracy is directly correlated with the transparency and credibility of the financial information.

Using a qualitative approach, data were collected through documentation, observation, and interviews to analyze the company's practices. The research findings indicate that PT Tunas Artha Gardatama has implemented several aspects of PSAK 24, particularly in providing short-term employee benefits such as salaries, overtime pay, and holiday allowances (THR). However, inconsistencies were found in several elements, including the lack of provision for non-monetary benefits and the suboptimal measurement of long-term employee benefit liabilities.

PERAN REGULASI KOPERASI DALAM PENGUATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KABUPATEN BERAU: EKOSISTEM MANGROVE SEBAGAI PENUNGGANG RISIKO KEUANGAN

2026-05-18T11:40:41+08:00

Studi ini menyelidiki arsitektur regulasi yang mengatur lembaga koperasi dan efek konsekuensialnya terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Indonesia, dengan kontribusi teoretis yang khas: memposisikan kembali ekosistem mangrove tidak hanya sebagai aset lingkungan, tetapi juga sebagai penyangga risiko keuangan fungsional yang secara struktural mengurangi kerentanan perusahaan dan meningkatkan kelayakan koperasi. Menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan Structural Equation Modelling Partial Least Squares (SEM-PLS) dan data yang dikumpulkan dari 214 anggota koperasi dan operator UMKM di enam kecamatan antara tahun 2023 dan 2025, studi ini mengukur efek langsung dari kualitas peraturan, kepatuhan kelembagaan, dan ketahanan ekonomi terkait mangrove terhadap hasil kinerja perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa kualitas regulasi kooperatif memberikan efek positif yang signifikan secara statistik terhadap ketahanan keuangan UMKM (koefisien jalur = 0,412, p < 0,001), sedangkan penyangga ekonomi berbasis mangrove secara signifikan memoderasi hubungan ini (koefisien jalur = 0,287, p < 0,01), menegaskan hipotesis kebaruan bahwa aset ekologis pesisir berfungsi sebagai jaminan non-keuangan dalam ekosistem kredit informal. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan memediasi efek kualitas tata kelola pada pertumbuhan perusahaan pada tingkat signifikansi p < 0,05. Temuan ini memperluas teori kelembagaan dan teori pemangku kepentingan ke dalam ekonomi berkembang pesisir, menawarkan mekanisme konseptual baru yang menghubungkan tata kelola lingkungan dengan inklusi keuangan. Studi ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan regional mengintegrasikan pelestarian mangrove ke dalam kerangka peraturan koperasi dan skema pembiayaan UMKM sebagai instrumen struktural untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM KOPERASI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KABUPATEN BERAU: MANGROVE SEBAGAI PENYANGGA RISIKO KEUANGAN

2026-05-18T11:31:40+08:00

Studi ini mengkaji implementasi kerangka regulasi koperasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan amandemen selanjutnya dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kabupaten pesisir kaya sumber daya dengan ekosistem mangrove yang luas. Di luar analisis regulasi konvensional, penelitian ini memperkenalkan proposisi baru secara teoritis: mangrove berfungsi sebagai penyangga risiko keuangan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, memoderasi kerentanan ekonomi melalui modal ekologis daripada hanya berfungsi sebagai aset lingkungan. Dengan menggunakan desain kuantitatif dengan pemodelan persamaan struktural Partial Least Squares, data dikumpulkan dari 215 anggota koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di enam kecamatan di Kabupaten Berau selama tahun 2023 hingga 2025. Hasil menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja koperasi (β = 0,512, p < 0,001) dan ketahanan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (β = 0,438, p < 0,001), sedangkan modal ekosistem mangrove memberikan efek moderasi yang signifikan secara statistik terhadap eksposur risiko keuangan (β = 0,317, p < 0,01). Temuan ini memperluas teori kelembagaan dengan mengintegrasikan modal alam sebagai moderator struktural dalam tata kelola koperasi, menantang asumsi yang berlaku bahwa penyangga keuangan adalah instrumen moneter eksklusif. Studi ini berkontribusi pada kebijakan publik dengan merekomendasikan penggabungan formal penilaian ekosistem mangrove ke dalam kerangka penilaian risiko kredit koperasi dan penganggaran pembangunan daerah di pesisir Indonesia.